Rahmat Setiawan mengingatkan tentang bahaya yang terkait dengan pendirian ‘superholding’ ini.
Menurut Rahmat, ide pendirian Danantara sangat baik, yakni mengoptimalkan aset-aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nantinya, hasil pengoptimalkan aset-aset itu akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan dan sektor strategis di luar APBN. Misalnya, investasi untuk mendanai energi berkelanjutan.
Selasa 25 Februari 2025.
Tetapi Rahmat mengkonfirmasi bahwa pendirian Danantara sangat kontroversial. Hal ini dimulai dari pengurangan anggaran yang diklaim untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Presiden Prabowo kembali menegaskan di HUT Gerindra bahwa sebagian pengurangan anggaran untuk Danantara.
" Ini sangat mengagetkan. Besarnya juga besar, sebanyak Rp 14 triliun atau empat kali lebih besar dari APBN. Awalnya kita pikir itu semua untuk MBG," kata pengajar Manajemen Investasi itu.
Rahmat menjelaskannya, Danantara pun langsung disahkan tak lama setelah pidato Prabowo di acara HUT Gerindra. "Ini membuat publik bertanya-tanya, jangan-jangan ada agenda tersembunyi," kata Rahmat.
Kontroversi berikutnya adalah masuknya beberapa mantan politikus Prabowo-Gibran ke dalam struktur Danantara. Mulai dari Rosan Roeslani hingga Erick Tohir. Lalu, Prabowo juga mengajukan saran untuk menunjuk tokoh agama menjadi Badan Pengawas.
Dia juga menilai bahwa struktur Danantara saat ini minim profesional yang bebas dari kepentingan. Oleh karena itu, ada risiko Danantara tidak dikelola dengan baik jika dikelola oleh politisi. "Ini bisa menjadi risiko di masa depan, terutama mengelola dana dan aset triliunan," ucap dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu.
Rahmat menyatakan bahwa pengelolaan lembaga investasi yang dikelola oleh politisi mirip dengan 1MDB di Malaysia. Hasilnya, lembaga tersebut tidak bertahan lama karena skandal korupsi yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Rahmat menambahkan, struktur Danantara pun ganjil. Sebab, dua menteri Kabinet Merah Putih menjabat di dalamnya. Terlebih, Erick Thohir menjadi Badan Pengawas, sementara Rosan menjadi badan pelaksana di bawahnya. "Ini jadinya menteri mengawasi menteri. Ini ganjil."
Selain itu, Rahmat juga menyoroti Danantara yang akan susah diaudit oleh BPK dan KPK. Sebab, kedua instansi ini juga harus mendapat persetujuan dari DPR. “Badan Penasehat yang menjabat Presiden, Badan Pengawas dan pengelola yang menjabat menteri, siapa berani masuk (mengaudit)?” kata Rahmat.
Rahmat mengatakan bahwa masyarakat yang menentang Danantara harus menyadari bahwa Danantara sudah ada. Dia kemudian menyarankan masyarakat untuk memiliki harapan, di samping kekhawatiran.
Untuk harapan itu terwujud, Rahmat mengatakan, maka masyarakat harus terus memantau dan mengkritisi Danantara. Khususnya, kata Rahmat, kritik dapat membuat pemerintah terinspirasi.
Pilihan Editor: NASA Mengumumkan "Blue Ghost" Akan Mendarat di Bulan pada 2 Maret