.CO.ID - JAKARTA. Kesenjangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperkirakan akan mencapai 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun ini akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Kesenjangan itu lebih lebar dibandingkan dengan target awal pemerintah yaitu sekitar 2,53% dari PDB.
Perlu diingat bahwa nilai tukar rupiah mencapai titik terendahnya sejak krisis moneter tahun 1998. Ini menandakan peringatan serius untuk Indonesia.
Pada hari Selasa (25/3) pagi, nilai tukar rupiah mencapai titik tertinggi senilai Rp 16.642 untuk setiap dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, penutupan pasar pada hari itu menunjukkan bahwa rupiah spot berakhir di posisi Rp 16.612, mengalami depresiasi sebesar 0,26% dibanding dengan harga sebelumnya yaituRp 16.568 per dolar AS.
Fikri C. Permana, Ekonom Senior di KB Kalbe Valbury Sekuritas, berpendapat bahwa jika defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membesar secara signifikan melampaui asumsi ekonomi makro pada APBN tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai angka US$ 16.100 per dolar AS, hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah serta pelebaran defisit tersebut.
Fikri tidak membantah bahwa pendapatan negara bakal naik mengingat pergerakan nilai tukar rupiah. Namun, prediksinya menyebutkan jika pendapatan negara untuk tahun ini cenderung akan berkurang, terlebih lagi berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena kenaikan harga komoditas yang turut mendorong penurunan permintaan.
Memandangi situasi saat ini, untuk komoditas batu bara yang (kinerja ekspornya) terlihat menurun secara signifikan, hal itu pun membuatku cemas. Bisa jadi pendapatan akan berkurang. shortfall, Fikri mengatakan hal tersebut kepadanya, Selasa (25/3).
Apabila kita memeriksa analisis sensitivitas APBN tahun 2025 mengenai variasi asumsi dasar ekonomi makro, maka setiap kali ada pelemahan nilai tukar rupiah senilai Rp 100 untuk satu dolar AS, hal tersebut akan menyebabkan kenaikan anggaran pemerintah sekitar Rp 8 triliun.
Di samping itu, penurunan nilai tukar rupiah sebanyak Rp 100 terhadap dolar Amerika Serikat akan menyebabkan defisit Anggaran Pendanaan Negara (APBN) meningkat menjadi Rp 3,4 triliun.
Dengan kurs rupiah sekarang mencapai Rp 16.612 per dolar AS, yang berarti melemah Rp 412 dibandingkan asumsi pada APBN 2025, maka pengeluaran pemerintah akan meningkat hinggaRp 32,96 triliun, sementara defisitnya juga naik menjadi Rp 15,3 triliun.
Sebaliknya, memang penerimaan negara bakal naik menjadi Rp 4,7 triliun untuk setiap penurunan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 terhadap dolar AS. Mengingat variasi kurs rupiah adalah Rp 412, maka kenaikan pendapatan negara hanyalah Rp 19,36 triliun, yang mana angka ini masih di bawah total pengeluaran negara.
Menurut Fikri, sejumlah item pengeluaran pemerintah yang mungkin meningkat mencakup belanja untuk infrastrukturnya serta alokasi dana untuk membayar bunganya yaitu sebesar 550 triliun rupiah pada tahun ini.
Selanjutnya, Fikri menginginkan agar penurunan nilai tukar rupiah tidak terus-menerus berlangsung sampai akhir tahun dan paling tidak harus stabil di kisaran angka Rp 16.200 untuk satu dolar AS pada akhir tahun 2025.
"Tetapi apabila pemerintahan tetap memiliki komunikasi yang belum optimal seperti saat ini, saya cemas bahwa nilai tukar rupiah dapat merosot hingga ke angka Rp16.800 atau bahkan lebih dari Rp17.000 pada penghujung tahun," jelasnya.
Menurut dia, komunikasi efektif dari pemerintahan merupakan elemen krusial dalam menenangkan ketidakpastian di kalangan investor. Disarankan agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih jernih tentang masalah-masalah yang mencemaskan bagi publik.
"Mungkin bukan masalah emosi atau bisa jadi tidak begitu mudah untuk membuat lelucon. Sama seperti yang dikatakan Bapak Prabowo tentang fluktuasi IHSG yang normal. Ya, hal ini sudah dikenal banyak orang. Namun, mungkin bagi seorang Presiden, penjelasan harus lebih berbasis ilmiah," jelaskannya.