– Komisi VII DPR RI menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI yang diduga akan memengaruhi sekitar seribu pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritik kebijakan penurunan anggaran yang dinilai lebih dahulu menargetkan tenaga kerja dibandingkan dengan belanja lainnya.
Ia mengajukan pertanyaan tentang transparansi dari jajaran pimpinan kedua lembaga penyiaran publik tersebut.
Kami menyaksikan video yang viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton oleh hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu di klarifikasi," ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2024).
Putra menyatakan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diberi prioritas dalam alokasi anggaran, bukan malah menjadi korban efisiensi.
"Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direktur memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan," jelasnya.
"Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja," katanya.
Ia juga mengkritik kerangka kerja yang beredar di lapangan, di mana pengurangan anggaran disebut-sebut adalah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Masyarakat tidak boleh dipaksa memilih antara program program Bantuan Makanan Gratis (MBG) atau pekerjaan mereka. Ini adalah kesalahan manajemen dalam menyampaikan narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?" katanya.
Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki militansi tinggi, meskipun mereka bekerja tanpa perlindungan asuransi.
Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK untuk tenaga kerja, baik yang telah menikmati status tetap maupun yang belum.
"Saya berbicara dengan mereka, pekerjaan teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu pekerjaan mereka, saya tahu persis," kata mantan pembawa berita itu.
Kepala Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, juga menanggapi isu ini dengan meminta TVRI dan RRI segera melakukan tindakan konkrit untuk menghibur para pekerja yang khawatir kehilangan pekerjaan.
"Di dekat bulan Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka tetap fokus bekerja dan berkontribusi," ujar Saleh.
Dia meminta agar keputusan terkait pekerjaan segera ulang, mengingat banyak pekerja sudah merasa was-was dan "megap-megap" karena ketidakpastian status mereka.
Maafkan saya, nanti secara internal, yang tadinya sudah siap untuk keluar, itu langsung diberitahukan, kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadhan, ngerti nggak?
"Menjelang Ramadhan itu, bagaimana pikiran mereka? Baiklah, semoga pada saat Ramadhan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi," katanya.