- Masalah pagar laut di beberapa wilayah Indonesia masih menjadi perdebatan yang menarik perhatian masyarakat.
Dalam menjawab isu ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab.
"Kita harus mengelola sumber daya alam kita dengan cara yang sah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan, serta kelestarian lingkungan," kata Haedar, Senin (3/2/2025).
Haedar juga menyuport kepercayaannya kepada Prabowo Subianto untuk melaksanakan hukum dan menumpas korupsi.
Ia mengatakan bahwa proses penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
"Setelah diusut tuntas bahwa itu ilegal, tindak permukaan akan diambil termasuk termeoretikan semua pelakunya," kata dia.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk pengamanan perbatasan laut. Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang pagar laut, yaitu sebuah sistem pengamanan di laut yang bertujuan untuk melindungi perbatasan negara dari kegiatan ilegal dan feri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sebelumnya bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang berada di atas laut.
Komentar ini disampaikan Prasetyo menjajaki kasus pagar laut yang terjadi di beberapa wilayah, antara lain Tangerang, Bekasi, dan Surabaya.
"Saya kira sudah, kalau sudah dilakukan, sudah tegas," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025). "Jadi pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait itu tindak tegas, begitu teman-teman diAsisten Teknis Rumah Tangga/Badan Perencanaan Nasional," ujarnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga telah melakukan periksaan langsung di wilayah laut yang memiliki SHGB dan SHM tersebut.
Komentar
Posting Komentar